Martin Manurung Ingatkan Pertamina Tingkatkan Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi

20-09-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung saat kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Gresik, Jawa Timur. Foto: Bianca/nvl

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung mengingatkan PT Pertamina sebagai BUMN yang menjalankan bisnis energi dari hulu ke hilir untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar dapat lebih tepat sasaran. Sebab, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi dinilai penting karena berpengaruh terhadap ketepatan sasaran BBM bersubsidi.

 

“(Agar BBM Subsidi tepat sasaran) pertama ya pengawasan. Boleh menggunakan teknologi informasi, ya kalau aplikasi MyPertamina dan segala macam sudah dipersiapkan itu kita minta untuk lebih ditingkatkan dan lebih luas cakupannya dan lebih efektif. Karena ini akan sangat berpengaruh kepada ketepatan sasaran dari subsidi itu sendiri,” kata Martin, di sela-sela kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Gresik, Jawa Timur, baru-baru ini.

 

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, pihaknya juga telah meminta Pertamina untuk dapat melakukan tindakan penegakan hukum atau sanksi kepada seluruh jalur distribusi Pertamina hingga ke SPBU yang tidak melaksanakan atau tidak menjual BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak. Hal tersebut dilakukan agar BBM bersubsidi benar-benar dapat tepat sasaran.

 

"Termasuk kalau perlu penegakan hukum maupun sanksi kepada seluruh line of distribution sampai ke SPBU yang tidak melaksanakan atau tidak menjual subsidi kepada yang berhak. Jadi ini harus ada ketegasan Pertamina juga di sini, itu yang kemarin kami minta dari sisi korporasi Pertaminanya juga harus betul-betul melakukan segala daya upaya untuk bisa membuat (BBM) subsidi itu lebih tepat sasaran," tegas Martin.

 

Selain itu, dari sisi subsidi sendiri, legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II tersebut menyarankan kepada pemerintah untuk dapat memberikan subsidi dengan berbasis customer oriented. Seperti misalnya bantuan subsidi pupuk di bidang pertanian dan bantuan kredit usaha rakyat bagi pelaku bisnis. Hal ini dinilai lebih efektif daripada dengan cara memberikan bantuan sosial dengan jumlah yang besar.

 

“Nah kalau saya bisa memberikan masukan juga kepada pemerintah, supaya pengalihan subsidi yang tadinya untuk BBM terus kepada masyarakat, itu bisa agar dia lebih tepat sasaran dibikin customer orientedJadi ketimbang dia menjadi bansos yang besar gitu lebih mungkin lebih spesifiknya ke customer oriented supaya lebih tepat sasaran," tutup Martin. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...